loading...
UU No.7 tahun 1981 mengenai Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah sebuah bentuk pelaporan yang dilakukan pihak perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing terhadap Kementerian Tenaga Kerja yang dilakukan secara berkala (1 Tahun sekali).
Didalam sebuah UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan ini terdapat informasi secara lengkap mengenai suatu keadaan ketenagakerjaan sebuah perusahaan seperti Jumlah TKA, Jumlah TKI, Gaji, Tunjangan, Fasilitas yang didapat Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, dan informasi umum lainnya suatu perusahaan.
Untuk saat ini UU No.7 tahun 1981 dapat diproses secara online di sistem Kementerian Tenaga Kerja oleh masing-masing perusahaan terdaftar di sistem Kementerian Tenaga Kerja, atau Anda bisa menggunakan jasa kami untuk melakukan pelaporan rutin setahun sekali untuk ketenagakerjaan di perusahaan anda.
Data yang dilaporkan haruslah akurat dan sesuai dengan keadaan perusahaan saat ini (saat Wajib Lapor Ketenagakerjaan dibuat), tidak boleh melebih-lebihkan data atau mencantumkan data yang tidak valid saat melaporkan kondisi perusahaan saat ini.
Sebelum melaporkan kondisi ketenagakerjaan dalam perusahaan, pastikan sebelumnya perusahaan anda telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki Sertifikat Kepesertaan yang tentunya merupakan dokumen vital dalam pembuatan Wajib Lapor Ketenagakerjaan2
Perbandingan ini merupakan acuan terbaik untuk perusahaan anda, dalam hal ini untuk setiap 1 orang Tenga Kerja Asing yang dipekerjakan, setidaknya perusahaan anda telah mempekerjakan sebanyak 10 Tenaga Kerja Indonesia juga.
Scan AKTA Pendirian serta Perubahan (jika ada perubahan dalam perusahaan anda)
Scan Surat Pengesahan dari KUMHAM RI untuk AKTA Pendirian serta Perubahan (jika ada perubahan dalam perusahaan anda)
Hanya untuk Perusahaan KPPA wajib melampirkan Letter of Appointment, Letter of Intent, Letter of Statement & Power of Attorney
Scan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku
Scan NPWP Perusahaan lengkap dengan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan
Scan Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku
Scan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Izin Usaha Industri (IUT)/ Izin Perwakilan (KPPA)
Scan BPJS Ketenagakerjaan & Sertifikat Kepesertaan
Scan berwarna KTP Pimpinan/Direktur (jika WNI), Passport/ITAS/ITAP (jika WNA)
Scan berwarna KTP bagian HRD/Personalia
Scan berwarna KTP seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan
Informasi berupa Nama & Jabatan/Posisi seluruh karyawan yang ada dalam bentuk Microsoft Office Excel (.xls, .xlsx) atau PDF (.pdf)
Tidak ada dokumen pribadi yang diperlukan untuk proses ini
Disamping berikut adalah Penjelasan secara detail mengenai dokumen-dokumen apa saja yang kami perlukan untuk membuat UU No.7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, atau Anda bisa mengunduh file dibawah ini untuk mendapatkan form kelengkapan dokumen kami.
Mohon hubungi kontak yang ada di Halaman Contact kami untuk proses Order, Penawaran Harga, dan Jadwal Proses lebih lanjut.
Tidak perlu khawatir, Privasi anda akan selalu kami utamakan. Semua data yang anda berikan kepada kami akan kami jamin kemanannya.
Apakah anda masih ragu dengan penjelasan yang telah kami paparkan diatas? atau Anda memiliki pertanyaan lain seputar Visa Indonesia? Jangan ragu untuk tanyakan kepada Customer Service kami yang siap menjawab pertanyaan anda dalam kurun waktu paling lambat 1X24 Jam. Silahkan ajukan pertanyaan anda dengan mingisi kolom Form berikut.
